a. Warga luar Kota Surabaya jika sudah menetap dan belum memiliki cabut berkas SKPWNI (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia) dari luar Kota Surabaya dapat mengajukan permohonan melalui Dispensasi Pindah pada kelurahan tujuan dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Dispensasi Pindah;
2. Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (F1-02);
3. Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F1-03);
4. Surat pernyataan / surat izin :
   a. Tidak keberatan dari pemilik rumah Bagi Pemohon Menuju Rumah, Rumah Susun (Apartemen) milik orang lain (Pindah Datang Dari Luar Kota Atau Surat Pernyataan Menuju Rumah Susun (Apartemen) milik sendiri;
   b. Surat Izin dari pengguna/pengelola barang milik negara/daerah bagi pemohon yang menempati tanah Negara;
   c. Surat Izin dari pengguna/pengelola barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah bagi pemohon yang menempati tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
   d. Surat izin dari pemilik tanah setelah adanya kepastian hukum terkait status tanah bagi pemohon yang menempati tanah sengketa;
   e. Surat Izin dari pemilik tanah bagi pemohon yang menempati tanah yang dimiliki oleh orang lain atau 3 Prosedur badan hukum;
   f. Akta Nikah/Perkawinan (apabila status perkawinan belum kawin tercatat;
5. Akta Nikah/Perkawinan (apabila status perkawinan belum kawin tercatat);
6. Berita acara verifikasi tempat tinggal yang di tandatangani oleh petugas kelurahan dan mengetahui RT dan RW serta lampiran foto outreach lapangan petugas kelurahan dengan pemberi informasi (tetangga/RT/RW/KSH) di depan rumah yang dituju;

1. Permohonan pindah ke alamat Kost belum dapat diproses dan silahkan mengajukan permohonan menjadi penduduk non permanen;
2. Permohonan pindah ke alamat Rumah kost belum dapat diproses dan silahkan mengajukan permohonan menjadi penduduk non permanen;
3. Permohonan pindah ke alamat Kontrakan dapat diproses jika pada alamat tujuan pindah tidak terdapat KK aktif sesuai data (cekin warga) dan dapat melampirkan persyaratan sesuai ketentuan;
4. Permohonan pindah ke alamat Apartemen dapat diproses dengan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan dan menambahkan bukti pendukung surat keterangan dari developer atau manajemen apartemen terkait kepemilikan unit tujuan pindah;
5. Permohonan pindah ke alamat Rumah Susun Sewa dapat diproses dengan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan dan menambahkan bukti pendukung surat rekomendasi dari DPRKPP atau instansi pengelola;
6. Permohonan pindah ke alamat rumah dinas dapat diproses dengan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan dan menambahkan surat rekomendasi dari instansi pemilik rumah dinas terkait;
7. Permohonan pindah ke alamat Rumah Ibadah belum dapat diproses dan silahkan mengajukan permohonan menjadi penduduk non permanen;
8. Permohonan pindah ke alamat Rumah Panti belum dapat diproses dan silahkan mengajukan permohonan menjadi penduduk non permanen;

a. Jika yang dimiliki alas haknya adalah SHM atau HGB, maka dapat diproses jika kepemilikan atas nama pemohon pindah atau orang lain yang masih hidup, jika kepemilikan alas hak tersebut dalam kondisi meninggal maka dilampirkan surat keterangan waris.

b. Jika yang dimiliki alas haknya adalah Petok D atau Letter C, maka dapat diproses dengan melampirkan surat keterangan riwayat tanah dari Kelurahan dimana tanah tersebut tercatat.

c. Jika yang dimiliki alas haknya adalah Eigendom atau Partikelir atau Tanah Yasan, maka dapat diproses jika status tanah tersebut dicatatkan pada pejabat tanah atau dilampiri surat riwayat tanah dari Kelurahan dimana tanah tersebut tercatat.

d. Jika yang dimiliki alas haknya adalah Surat Izin Pemakaian Tanah (IPT), maka dapat diproses jika izin masih berlaku, jika izin tidak berlaku harap meminta surat rekomendasi tambah jiwa dari pemilik aset yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

e. Jika yang dimiliki alas haknya adalah IPEDA, maka dapat diproses jika status tanah tersebut terdapat pencatatan riwayat tanah sehingga harus dilampirkan surat keterangan Riwayat tanah dari Kelurahan dimana tanah tersebut tercatat.

f. Jika bangunan berada diatas tanah milik BUMN, maka dapat diproses jika ada surat izin dari instansi terkait;

g. Jika bangunan berada diatas tanah terlantar atau masih belum ada kepastian hukum terkait status tanah, maka bisa diproses setelah kepastian hukum terkait status tanah tersebut sudah selesai.

Belum dapat diproses, harap ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli.

AJB merupakan bukti formal perbuatan hukum jual beli sebagai dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah.

Maka dilampirkan izin pindah mengetahui kedua orang tua disetujui kedua belah pihak dan ditanda tangani diatas materai, atau jika kondisi bercerai dilampirkan surat putusan hak asuh anak serta dilampirkan surat keterangan sudah bersekolah di Kota Surabaya

Dapat diproses jika dilampiri surat kehilangan dari kepolisian untuk menjelaskan bahwa salah satu orang tuanya tidak diketahui atau adanya putusan dari pengadilan terkait hak asuh anak dan surat sudah bersekolah di Kota Surabaya.

Dilampirkan izin pindah mengetahui kedua orang tua disetujui kedua belah pihak dan ditanda tangani diatas materai, surat keterangan sudah bersekolah di Kota Surabaya, serta berkas persyaratan pindah datang

Pindah datang ke Kota Surabaya dapat di proses dengan menumpang Kartu Keluarga yang sudah terbit pada alamat tujuan pindah dengan melihat luasan rumah berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH NOMOR: 403/KPTS/M/2002, Kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m2.

Pemrosesan pindah datang jika pada alamat tujuan pindah sudah terbit Kartu Keluarga akan diproses sebagai menumpang KK

Permohonan pindah dapat diproses apabila yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga inti dengan tujuan, keluarga inti terdiri atas suami, istri, anak, menantu, cucu, orang tua, mertua.

a. Kost dan rumah kost dapat digunakan sebagai alamat tujuan pindah dalam kota bagi penduduk yang telah memiliki KTP-el Kota Surabaya, sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Hunian yang Layak dengan ketentuan jumlah Kartu Keluarga paling banyak sama dengan jumlah kamar kos-kosan.

b. Kontrakan, dapat diproses apabila pada alamat tujuan belum diterbitkan Kartu Keluarga (KK), dengan melampirkan dokumen kepemilikan atau alas hak atas tanah serta perjanjian kontrak rumah

c. Apartemen, dapat diproses dengan melampirkan surat keterangan dari pengembang (developer) atau manajemen apartemen yang menerangkan kepemilikan unit yang menjadi alamat tujuan pindah

d. Rumah Susun Sewa, dapat diproses dengan melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) atau instansi pengelola rumah susun

e. Rumah Dinas, Dapat diproses dengan melampirkan surat rekomendasi atau izin dari instansi yang memiliki atau mengelola rumah dinas tersebut

f. Rumah Ibadah dan panti, dapat diproses apabila pemohon melampirkan surat izin dari yayasan atau pengelola rumah ibadah, serta memastikan bahwa bangunan tersebut memiliki izin penggunaan bangunan (IMB atau PBG) sebagai tempat hunian.

a. Pengajuan pindah dalam kota dapat diproses apabila kepemilikan tanah tercatat atas nama pemohon atau orang lain yang masih hidup. Apabila pemilik tanah telah meninggal dunia, pemohon wajib melampirkan surat keterangan waris sebagai dokumen pendukung. Sementara itu, apabila tanah diperoleh melalui proses jual beli, pemohon wajib melampirkan Akta Jual Beli (AJB) sebagai bukti peralihan hak

b. Jika yang dimiliki alas haknya adalah Petok D atau Letter C, maka dapat diproses dengan melampirkan surat keterangan riwayat tanah yang diterbitkan oleh kelurahan tempat tanah tersebut tercatat

c. Jika yang dimiliki alas haknya adalah Eigendom atau Partikelir atau Tanah Yasan, maka dapat diproses apabila status tanah telah tercatat pada pejabat atau instansi yang berwenang, atau dengan melampirkan surat keterangan riwayat tanah dari kelurahan tempat tanah tersebut tercatat

d. Jika yang dimiliki alas haknya adalah Surat Izin Pemakaian Tanah (IPT), maka dapat diproses apabila IPT masih berlaku. Apabila IPT sudah tidak berlaku, pemohon perlu mengajukan surat rekomendasi penambahan jiwa kepada pemilik aset, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sesuai dengan ketentuan yang berlaku

e. Jika yang dimiliki alas haknya adalah IPEDA, maka dapat dengan melampirkan surat keterangan riwayat tanah dari kelurahan tempat tanah tersebut tercatat, sebagai dokumen pendukung informasi status dan riwayat tanah

f. Jika bangunan berada diatas tanah milik BUMN, maka dapat diproses apabila pemohon menumpang pada anggota keluarga inti, yaitu suami, istri, anak, cucu, menantu, orang tua, atau mertua. Apabila pemohon tidak termasuk dalam kategori keluarga inti tersebut, wajib melampirkan surat rekomendasi penambahan jiwa dari instansi pemilik tanah

g. Jika bangunan berada diatas tanah irigasi, maka dapat diproses dapat diproses apabila pemohon menumpang pada anggota keluarga inti, yaitu suami, istri, anak, cucu, menantu, orang tua, atau mertua.

Belum dapat diproses, harap ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli.

AJB merupakan bukti formal perbuatan hukum jual beli sebagai dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah sedangkan IJB adalah bukti adanya kesepakatan atau perikatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli tanah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 22 ayat (2) angka 8, dokumen yang perlu dilampirkan meliputi:

a. Putusan pengadilan mengenai hak asuh anak; dan/atau

b. Surat pernyataan kesepakatan kedua belah pihak mengenai pengasuhan anak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi meterai atas persetujuan pindah anak.

Dapat diproses apabila salah satu pihak, baik suami maupun istri, tidak diketahui keberadaannya, pemohon dapat melampirkan dokumen pendukung berupa:

a. Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK); atau

b. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian terkait orang yang tidak diketahui keberadaannya.

Surat pernyataan kesepakatan kedua belah pihak mengenai pengasuhan anak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi meterai atas persetujuan pindah anak, serta berkas persyaratan pindah dalam kota

Pindah dalam Kota Surabaya dapat di proses dengan menumpang Kartu Keluarga yang sudah terbit pada alamat tujuan pindah dengan melihat luasan rumah berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH NOMOR: 403/KPTS/M/2002, Kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m2.

Permohonan pindah dalam kota dapat diproses apabila yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga inti dengan tujuan, keluarga inti terdiri atas suami, istri, anak, menantu, cucu, orang tua, mertua.

Tidak perlu datang ke kantor Dispendukcapil. Pengajuan dapat dilakukan melalui salah satu cara berikut:

a. Online secara mandiri melalui Klampid New Generation (KNG).

b. Offline melalui Kantor Kelurahan. Petugas kelurahan akan membantu proses pengajuan dan melakukan input secara online.

Siapkan dokumen berikut agar pengajuan dapat diverifikasi:

a. Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (F-1.02).

b. Dokumen pendukung, seperti buku nikah, surat cerai, atau surat pernyataan.

c. Kartu Keluarga (KK).

d. Untuk anak berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah: putusan pengadilan tentang hak asuh anak atau surat pernyataan tidak keberatan dari kedua orang tua

Permohonan pecah Kartu Keluarga (KK) karena perceraian tidak dapat langsung diproses. Pemohon perlu menyelesaikan salah satu tahapan berikut terlebih dahulu:

a. Pembekuan data (blokir) terhadap salah satu pihak, yaitu suami atau istri; atau

b. Pengajuan pindah oleh salah satu pihak, baik suami maupun istri.

Setelah salah satu tahapan tersebut dilakukan, permohonan pecah KK dapat diajukan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan verifikasi sesuai dengan ketentuan pelayanan administrasi kependudukan yang berlaku.

Apabila perceraian melibatkan anak yang berusia di bawah 17 tahun, permohonan pecah Kartu Keluarga (KK) atau pindah akibat perceraian wajib dilengkapi dokumen yang menjelaskan pengaturan hak asuh anak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 22 ayat (2) angka 8, dokumen yang perlu dilampirkan meliputi:

a. Putusan pengadilan mengenai hak asuh anak; dan/atau

b. Surat pernyataan kesepakatan kedua belah pihak mengenai pengasuhan anak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi meterai.

• Bagaimana jika keberadaan salah satu pihak tidak diketahui?

Apabila salah satu pihak, baik suami maupun istri, tidak diketahui keberadaannya, pemohon dapat melampirkan dokumen pendukung berupa:

1. Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK); atau
2. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian terkait orang yang tidak diketahui keberadaannya.

Tidak diperkenankan untuk dilakukan pecah KK, hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf g dan ayat (3) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 93 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 tahun 2022 tentang Pelayanan Pemakaian Rumah Susun, yang berbunyi unit satuan rumah susun akan dihuni oleh satu keluarga pemohon terdiri dari bapak, ibu, anak yang masih dalam satu Kartu Keluarga dan belum menikah; dan/atau cucu yang salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia.