Pemerintah Kota Surabaya terus menghadirkan kebijakan yang mendukung perlindungan hak perempuan dan anak. Salah satu kebijakan yang saat ini menjadi perhatian masyarakat adalah penonaktifan sementara akses layanan publik pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi mantan suami yang tidak memenuhi kewajiban pemberian nafkah anak pasca perceraian sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Lalu, bagaimana cara mengetahui apakah NIK mantan suami masuk dalam status penonaktifan layanan tersebut? Berikut penjelasannya.
Apa Tujuan Kebijakan Ini?
Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap putusan pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan perempuan setelah perceraian.
Perlu dipahami bahwa yang dimaksud bukanlah penghapusan atau pencabutan NIK. Melainkan NIK tetap berlaku dan tidak hilang. Namun, Pemerintah Kota Surabaya dapat memberikan status penonaktifan sementara pada akses layanan publik yang terintegrasi dengan sistem pemerintah.
Kebijakan ini berlaku bagi mantan suami yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap, seperti pembayaran nafkah anak atau kewajiban lainnya yang telah ditetapkan oleh pengadilan.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap pihak yang berkewajiban dapat segera memenuhi tanggung jawabnya sehingga hak-hak anak tetap terlindungi.
Mengapa Ini Penting Bagi Warga?
Kebijakan ini menjadi salah satu upaya untuk memastikan bahwa putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan, bukan hanya menjadi dokumen hukum semata.
Warga Surabaya juga perlu mengetahui bahwa proses penonaktifan akses layanan tidak dilakukan secara otomatis setelah perceraian terjadi. Ada tahapan dan mekanisme yang harus dilalui terlebih dahulu.
Prosesnya diawali dengan adanya putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dan memuat kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suami. Selanjutnya, Pengadilan Agama melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut.
Apabila kewajiban tidak dijalankan sesuai putusan, data yang bersangkutan dapat diintegrasikan ke dalam sistem Pemerintah Kota Surabaya untuk dilakukan penonaktifan sementara akses layanan publik. Karena itu, kebijakan ini didasarkan pada data dan putusan pengadilan yang sah, bukan berdasarkan laporan sepihak atau dugaan semata.
Bahkan untuk kasus perceraian yang sudah berlangsung cukup lama, evaluasi tetap dapat dilakukan apabila masih terdapat kewajiban yang belum dipenuhi. Setiap kasus akan ditinjau secara cermat sesuai kondisi dan data yang tersedia.
Bagaimana Cara Cek Status NIK?
Bagi warga yang ingin melakukan pengecekan status NIK, termasuk untuk mengetahui apakah NIK tersebut masuk dalam status penonaktifan layanan Pemerintah Kota Surabaya, dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui laman berikut:
https://cekinwarga.surabaya.go.id/konfirmasi-data-survey
Caranya cukup mudah. Masukkan NIK yang ingin dicek pada kolom yang tersedia, kemudian ikuti petunjuk yang muncul pada sistem hingga proses konfirmasi selesai.
Apa yang Harus Dilakukan Warga Selanjutnya?
Bagi pihak yang terdampak penonaktifan akses layanan, langkah utama yang harus dilakukan adalah memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan agama.
Setelah kewajiban tersebut dipenuhi, misalnya melalui pembayaran nafkah anak atau kewajiban lainnya sesuai amar putusan, Pengadilan Agama akan melakukan proses verifikasi. Jika hasil verifikasi menyatakan kewajiban telah dilaksanakan, informasi tersebut akan diteruskan ke sistem terkait sehingga status penonaktifan dapat dicabut dan akses layanan kembali normal.
Perlu diingat, tujuan kebijakan ini bukan untuk menghukum seseorang secara permanen. Kebijakan ini hadir sebagai bentuk dorongan agar putusan pengadilan dipatuhi serta untuk memastikan hak-hak anak dan perempuan tetap terpenuhi.
Informasi Lebih Lanjut
Warga yang ingin mengetahui informasi lebih lengkap mengenai mekanisme pengecekan maupun status penonaktifan NIK dapat mengakses informasi resmi Pemerintah Kota Surabaya melalui tautan berikut:
https://surabaya.go.id/id/page/0/25002/cek-status-penonaktifan-nik
Pastikan selalu memperoleh informasi dari kanal resmi Pemerintah Kota Surabaya agar terhindar dari informasi yang tidak benar atau menyesatkan.
