JAKARTA, 3 Agustus 2026 – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menorehkan prestasi nasional di bidang administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya berhasil meraih Dukcapil Prima Award 2026 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Pada capaian lainnya, Surabaya juga berhasil masuk 10 besar nasional aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan persentase mencapai 36,50 persen.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Penyerahan IKD Dukcapil Prima Award.
Capaian tersebut menjadi bukti komitmen Pemkot Surabaya dalam menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin mudah, cepat, dan berbasis digital. Melalui berbagai upaya penguatan layanan, Disdukcapil Surabaya terus mendorong transformasi digital administrasi kependudukan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
Dukcapil Prima Award merupakan bentuk apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Penilaian penghargaan tersebut mencakup berbagai indikator, mulai dari kepemilikan dokumen kependudukan, cakupan perekaman KTP elektronik, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), penerbitan akta kelahiran, hingga implementasi dan percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Keberhasilan Surabaya masuk dalam 10 besar nasional capaian aktivasi IKD dengan persentase 36,50 persen menunjukkan keseriusan Pemkot Surabaya dalam mempercepat pemanfaatan layanan digital kependudukan. IKD menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadirkan layanan publik yang lebih efektif, aman, dan efisien.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan bahwa data kependudukan memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan dan pelayanan publik yang tepat sasaran.
“Data kependudukan adalah pintu pertama bagi pemerintah untuk mengetahui siapa warganya, bagaimana kondisinya, apa persoalannya, serta intervensi apa yang harus diberikan. Karena itu, Surabaya membangun prinsip One Data, One Map, One Policy,” ujar Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.
Menurutnya, data kependudukan yang akurat dan terintegrasi menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, hingga program pemberdayaan masyarakat.
Ia menambahkan, transformasi digital administrasi kependudukan melalui IKD menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Surabaya menyampaikan bahwa penghargaan Dukcapil Prima Award merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Surabaya serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Kami akan terus mendorong pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital agar masyarakat semakin mudah mengakses berbagai layanan publik secara aman, cepat, dan efisien,” ujarnya.
Ke depan, Disdukcapil Kota Surabaya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan, memperluas aktivasi Identitas Kependudukan Digital, serta memperkuat integrasi data kependudukan sebagai fondasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin inovatif, transparan, dan berorientasi pada masyarakat.
