SURABAYA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya terus memperkuat komitmennya dalam mendukung Program Single Identity Number (SIN) yang dicanangkan pemerintah pusat melalui optimalisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Berdasarkan data Dashboard IKD per Jumat, 14 Agustus 2026 pukul 12.29 WIB, Kota Surabaya kembali mencatat capaian tertinggi di Jawa Timur dengan 872.123 warga telah mengaktifkan IKD atau setara 38,59 persen dari total 2.260.221 penduduk wajib KTP.
Capaian ini menegaskan posisi Surabaya sebagai daerah dengan persentase aktivasi IKD tertinggi di Jawa Timur, sekaligus menunjukkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung transformasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital.
IKD Jadi Fondasi Program Single Identity Number
Disdukcapil Kota Surabaya menegaskan bahwa implementasi IKD merupakan bagian penting dalam mendukung kebijakan Single Identity Number (SIN), yaitu sistem identitas tunggal berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digunakan secara terintegrasi di berbagai layanan publik.
Melalui program ini, NIK berfungsi sebagai identitas tunggal yang terhubung dengan berbagai sektor layanan, seperti:
- Administrasi pemerintahan
- Perpajakan (integrasi NIK sebagai NPWP)
- Layanan kesehatan (BPJS)
- Perbankan
- Penyaluran bantuan sosial (bansos)
Integrasi ini membuat data kependudukan lebih akurat, efisien, dan saling terhubung lintas sektor tanpa perlu pengulangan dokumen fisik, sehingga mempercepat dan menyederhanakan pelayanan kepada masyarakat.
Manfaat Utama IKD untuk Masyarakat
Sebagai bagian dari ekosistem single identity number, Identitas Kependudukan Digital (IKD) memberikan berbagai manfaat utama, di antaranya:
- Akses layanan terintegrasi (single sign-on/SSO) untuk layanan pemerintah, kesehatan, perbankan, hingga bantuan sosial.
- Lebih praktis dan efisien, karena KTP digital, Kartu Keluarga, dan dokumen kependudukan tersimpan dalam satu aplikasi ponsel.
- Mendukung ketepatan sasaran bantuan sosial, melalui validasi data yang lebih transparan dan akurat.
- Keamanan data lebih terjamin, dengan sistem autentikasi biometrik dan PIN untuk mencegah penyalahgunaan identitas.
IKD menjadi salah satu pilar penting dalam transformasi layanan publik digital yang lebih cepat, aman, dan terintegrasi.
Surabaya Percepat Transformasi Layanan Digital
Kepala Disdukcapil Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjad, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang semakin adaptif terhadap layanan digital.
“Capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat Surabaya siap mendukung transformasi layanan publik berbasis digital sekaligus mendukung Program Single Identity Number dari pemerintah pusat. IKD menjadi kunci penting dalam menghadirkan layanan yang lebih cepat, aman, dan efisien,” ujarnya.
Berbagai inovasi terus dilakukan untuk mempercepat aktivasi IKD, mulai dari kewajiban aktivasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta keluarga, integrasi layanan bantuan sosial, hingga layanan jemput bola di kantor kelurahan, kecamatan, Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola, pusat perbelanjaan, dan kegiatan Car Free Day (CFD).
Aktivasi IKD Semakin Mudah
Disdukcapil Kota Surabaya mengimbau masyarakat yang belum melakukan aktivasi IKD agar segera memanfaatkan layanan yang tersedia dengan menyiapkan:
- KTP elektronik (KTP-el) atau NIK
- Ponsel pintar (Android/iPhone)
- Email aktif
- Nomor telepon aktif
Aktivasi dilakukan melalui verifikasi biometrik langsung oleh petugas di gerai resmi untuk menjamin keamanan data kependudukan.
Layanan aktivasi IKD tersedia di seluruh kantor kelurahan dan kecamatan, Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola, Sentra Pelayanan Publik yang ada di Surabaya serta layanan jemput bola di berbagai lokasi strategis.
Disdukcapil Kota Surabaya juga menegaskan bahwa aktivasi IKD hanya dilakukan melalui layanan resmi dan tidak melalui pesan WhatsApp atau tautan tidak resmi demi menjaga keamanan data masyarakat.
Dengan capaian terbaru ini, Disdukcapil Kota Surabaya menegaskan komitmennya untuk terus memperluas pemanfaatan IKD sebagai bagian dari implementasi Program Single Identity Number, sekaligus memperkuat transformasi layanan publik digital yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.
