Warga Surabaya Dapat Mengurus e-KTP dan IKD Secara Bersamaan

Surabaya – Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, Budi Leksono, memberikan masukan kepada warga Surabaya yang sedang mengantri untuk membuat kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) agar sekaligus dapat membuat Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital.

Budi Leksono, yang berperan dalam bidang pemerintahan, mengemukakan masukan ini sebagai upaya untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan publik. Dengan adanya hal tersebut, Budi Leksono menekankan bahwa proses pengurusan e-KTP dan IKD dapat dilakukan dalam satu kunjungan. Warga hanya perlu membawa persyaratan NIK, nomor HP dan email  aktif yang diperlukan dan melengkapi dokumen pendukung. Petugas pelayanan publik akan melakukan verifikasi dan pemrosesan data dengan praktis.

“Kebetulan operasional sistem IKD sekarang ini tidak hanya di android saja, melainkan juga di Iphone. Nah ini salah satu bentuk inovasi Dispendukcapil Surabaya bagi warga yang akan mengurus KTP-el,” ujarnya.

Budi Leksono menyampaikan bahwa dengan adanya IKD, warga Surabaya dapat memiliki data kependudukan secara digital, termasuk didalamnya terdapat KK, Kartu Indonesia Sehat (KIS), NPWP (bagi yang memiliki), sertifikat vaksinasi, serta melakukan permohonan dokumen adminduk secara mandiri kedepannya. Namun, untuk saat ini warga hanya bisa mengakses KTP digital dan KK karena dokumen lain masih dalam tahap pengembangan. 

Tentu praktisnya digitalisasi dalam dokumen adminduk lantas membawa manfaat bagi warga jika terjadi peristiwa kehilangan KTP, karena mereka tidak perlu repot lagi mengajukan permohonan pembuatan dokumen baru dan melaporkannya ke kepolisian, kecamatan, atau kelurahan.

“Tinggal klik IKD, KTP lengkap masih ada secara digital, jadi tidak perlu khawatir akan kehilangan data kependudukan kita,” ujar Budi Leksono

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dalam mengembangkan dan memperluas penggunaan IKD guna memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi warga dalam mengurus administrasi kependudukan. Inisiatif ini juga dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektifitas pelayanan publik.

(kontributor oleh Razida Dahniar Indra)