Surabaya – Pembahasan mengenai Identitas Kependudukan Digital (IKD) akhir akhir ini marak membuat masyarakat awam berpikir “Pentingkah IKD bagi kita? Apa itu IKD?” Dan banyak lagi pertanyaan yang menyangkut tentang IKD ini. Lantas, apakah yang dimaksud dengan IKD itu sendiri?
IKD merupakan salah satu gagasan yang muncul di era transformasi digital dalam layanan pemerintah dan swasta. Instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat transformasi digital dan keterpaduan Layanan Digital Nasional telah mengarah pada konsep revolusioner ini. IKD bukan sekadar pengganti KTP fisik, tetapi juga simbol dari upaya besar untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam proses administrasi.
Mengapa IKD menjadi begitu penting? Ini karena IKD membuka pintu bagi aksesibilitas yang lebih besar dan efisiensi yang lebih tinggi dalam melayani kebutuhan masyarakat. Dengan IKD, kita tidak hanya memiliki “KTP Digital”, tetapi juga alat yang berperan sebagai Single Sign On (SSO) untuk verifikasi identitas secara online. Bayangkan tidak perlu lagi mengisi formulir panjang atau mengirimkan dokumen fisik untuk mendapatkan layanan. Semua bisa diakses dengan satu klik.
Tidak hanya itu, IKD juga menghadirkan konsep Digital Wallet yang memungkinkan penyimpanan dokumen kependudukan lainnya seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), dan Akta Kelahiran. Semua dokumen ini bisa diakses dan dikelola dengan mudah melalui aplikasi IKD di smartphone.
Sejak peluncurannya pada tahun 2022, IKD telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Lebih dari 7.316.449 jiwa telah memiliki Identitas Digital, membuktikan adopsi yang cepat dari masyarakat. Bahkan, sejumlah bank seperti BNI, Bank Jatim, dan BPR Urban Bali telah menggunakan IKD untuk proses pembukaan rekening yang lebih cepat dan aman.
Namun, perubahan besar ini tidak terjadi begitu saja. Dibalik layar, pemerintah telah bekerja keras untuk memastikan keberhasilan IKD. Kolaborasi antara Kemendagri, Kemenkominfo, Kemen-PAN RB, Perum Peruri, dan kementerian/lembaga terkait menjadi kunci dalam mempercepat realisasi visi Presiden.
Seiring dengan percepatan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Ditjen Dukcapil memiliki peran penting dalam pemanfaatan IKD dan menjadi basis dalam pertukaran data. Ini adalah langkah konkret dalam memastikan keamanan dan keandalan data kependudukan.
Keberhasilan ini tidak terjadi tanpa usaha keras dari pemerintah dan kolaborasi lintas sektor. Melalui percepatan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan peran penting Ditjen Dukcapil dalam pemanfaatan IKD, langkah konkret telah diambil untuk memastikan keamanan dan ketepatan data kependudukan di Indonesia.
Kontributor oleh Risalah Naufal
